Fatwa Ahmadiyah sebagai Aliran menyimpang dan sesatsudah dikeluarkan sejak puluhan tahun yang lalu. Hal itu disampaikan anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub, saat menjadi saksi ahli dalam sidang uji materi tiga pasal UU tentang Penodaan Agama di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (23/1).
Sejarahnya kata dia, fatwa terkait Ahmadiyah sudah ada sejak 1926 oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, lalu 1932 oleh Persatuan Islam (Persis), kemudian pada 1942 oleh Nahdlatul Ulama dan terakhir oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 yang ditegaskan kembali pada 2005 .
“Jadi fatwa tentang Ahmadiyah adalah fatwa seluruh ormas-ormas Islam,” tegasnya di hadapan majelis hakim MK.
Baca juga: Fatwa MUI No 11 Tahun 2005 tentang Kesesatan Ahmadiyah, sebagai penguatan Fatwa Tahun 1980
Bahkan bukan hanya di Indonesia, namun semua negara sepakat Ahmadiyah adalah aliran yang menyimpang, keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan dan yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari Islam.
Kendati mengeluarkan fatwa, para lembaga tersebut mengeluarkan opsi. Yakni, meminta dan mengimbau, dan mengajak para pengikut Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar.
Atau, sebaiknya mereka mendirikan agama baru di luar Islam. Sebab, jikalau dia tetap muncul sebagai muslim, Islam, sementara ajaran-ajaran yang dia bawa itu bertentangan secara fundamental dan pokok dengan ajaran-ajaran Islam, itu berarti sudah melakukan penistaan dan penodaan terhadap ajaran agama Islam.
“Maka Majelis Ulama Indonesia meminta negara hadir untuk melakukan penertiban terhadap tindakan yang terkait dengan penodaan dan penistaan agama ini,” tegas Amin.
Sekadar informasi, penganut Ahmadiyah melakukan uji materi terhadap pasal 1,2,3 UU tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Penodaan Agama (P3A) ke MK. Mereka menganggar hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya pasal tetsebut.
Menurut mereka, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat yang disusun berdasarkan tiga pasal tersebut merugikan. Adapun SKB tiga menteri itu menetapkan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat.
Source: Jawa Pos